Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang terhormat yang hadirin dan teman-teman semua yang
berbahagia dan yang saya banggakan.
Tiada kata yang patut keluar dari lisan seorang insan
yang dhoif seperi kita ini, melainkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT
yang telah memberikan taufik dan hidayahNya serta limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita
sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal'afiat serta
nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini.
Sholawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kehadirat
Allah SWT semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta
keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, semoga kita yang hadir di tempat
ini khususnya akan mendapatkan Syafaat Baginda Rosululloh di yaumil qiyamah
nanti. Amiin Ya Robbal A'lamin.
Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan
sepatah dua patah kata yang apabila dipatahkan akan menjadi beberapa kata dan
apabila di gabungkan akan menjadi kata-kata yang insyaAllah akan memberikan
manfaat bagi kita semua,yaitu yang berjudul Tugas Manusia Sebagai Khalifah Fil
Ardhi.
Khalifah artinya menggantikan
sedangkan fil ardhi adalah di bumi. Khalifah Fil Ardhi berarti menggantikan
Allah SWT dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya.
Tatapi bukan berarti Allah tidak mampu,namun karena allah hendak menguji manusia
dan memberinya kehormatan.
Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-baqarah ayat 30
Yang artinya:
Dan (ingatlah) ketika
Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di
muka bumi itu seorang khalifah.” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa
yang tidak kalian ketahui.”
Menurut
Al-Qurthubi,pernyataan malaikat seperti di sebut dalam ayat itu,semata karena
mereka tahu karakter manusia yang senang berbuat kerusakan,kezaliman dan
perbuatan dosa lainnya,sehingga mengakibatkan pertumpahan darah diantara sesame
manusia.
Pernyataan malaikat
itu bukanlah bentuk protes kepada Allah SWT,bukan pula ekspresi iri dan dengki
atas kepercayaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia.pernyataan itu
semata-mata sekedar bahan pertimbangan dari malaikat yuang disampaikan kepada
Allah SWT. Pernyataan tersebut lebih bermakna sebagai pertanyaan atas keputusan
Allah SWT,bukan merupakan penolakan. Dengan kata lain,malaikat hendak
mengatakan, “ya tuhan kami,apa hikmah di balik keputusanmu menjadikan manusia
sebagai khalifah di bumi,sedangkan mereka senang berbuat kerusakan dan
kezoliman?”
Malaikat juga hendak
bertanya,kalau pilihan itu di sebakkan karena penghambaan manusia kepada Allah
SWT, bukankah malaikat lebih baik dari manusia dalam hal pengambaan? Hal itu
karena malaikat selalu membaca tasbihdan tahmid kepadanya siang dan malam.Kemudian,Allah
menegaskan kepada malaikat bahwa dia maha mengetahui atas semua keputusan yang
diambilnya.
Kemudian baru
Allah menciptakan manusia, dengan beberapa proses dan beberapa tahap.
Yang di
sebutkan dalam Qs.Al-Mu’minun ayat 12-16
Yang artinya:
12. Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari
saripati (berasal) dari tanah
13. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kokoh (rahim)
14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang
melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami
bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk)
lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.
15. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
16. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan (dari
kuburmu) pada hari kiamat
Dalam tubuh yang sehat, mengalirlah darah, berpusat
pada jantung dan dari jantung , mengalirlah darah itu ke seluruh tubuh. Dalam
darah itu terdapat zat yang akan menjadi mani. Setetes mani terdapat
beribu-ribu bahkan bermilliun "tampang" yang akan dijadikan manusia ,
yang tersimpan dalam shulbi laki-laki dan taroib perempuan.
Dengan kehendak Ilahi bertemulah zat tampang dari
laki-laki yang rupanya sebagai cacing yang sangat kecil , berpadu satu dengan
zat mani pada perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Perpaduan
keduanya, itu , yang dinamai Nutfah. Kian lama kian besarlah nutfah itu, dalam
empat puluh hari.
Dan dalam masa 40 hari mani yang telah berpadu, beransur menjadi darah segumpal. Untuk melihat contoh peralihan beransur kejadian itu, dapatlah kita memecahkan telur ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya aman dan terjamin, panas seimbang dengan dingin, di dalam rahim bunda kandung, itulah "qaraarin makiin", tempat yang terjamin terpelihara.
Dan dalam masa 40 hari mani yang telah berpadu, beransur menjadi darah segumpal. Untuk melihat contoh peralihan beransur kejadian itu, dapatlah kita memecahkan telur ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya aman dan terjamin, panas seimbang dengan dingin, di dalam rahim bunda kandung, itulah "qaraarin makiin", tempat yang terjamin terpelihara.
Lepas
40 hari dalam bentuk segumpal air mani berpadu itu dia pun bertukar rupa
menjadi segumpal darah. Ketika Ibu telah hamil dalam dua tengah tiga bulan.
Penggeligaan itu sangat berpengaruh atas badan si Ibu, pendingin , pemarah,
berubah-ubah perangai, kadang-kadang tak enak makan. Dan setelah 40 hari
berubah darah, dia beransur kian membeku, membeku terus hingga jadi segumpal
daging, membeku terus hingga berubah sifatnya menja tulang. Dikelilingi tulang
itu masih ada persediaan air yang kelaknya menjadi daging untuk menyelimuti
tulang-tulang itu.
Mulanya hanya sekumpul tulang, tetapi kian sehari telah ada bentuk kepala, kaki dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama kian diselimuti oleh daging.
Mulanya hanya sekumpul tulang, tetapi kian sehari telah ada bentuk kepala, kaki dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama kian diselimuti oleh daging.
Pada saat itu dianugerahkan
kepadanya "roh", maka bernafaslah dia.
Dengan dihembuskan nafas pada sekumpul tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menja manusia.
Dengan dihembuskan nafas pada sekumpul tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menja manusia.
Terbayanglah ketika menjadi susunan
itu betapa Maha Besarnya Tuhan rnemberi anugerah kepada si asal saringan tanah
itu, kelaknya menjadi manusia yang berakal. Menjadi Khalifah Ilahi dalam bumi,
merenung alam, menghitung bintang di langit, menjadi Rasul dan Nabi, menjadi
Waliullah berjiwa besar, atau bertarung berebut hidup sehingga bumi ini tiada
artinya kalau insan yang asal kejadiannya dan saringan tanah itu tidak ada.
Maka piramide pusaka Fir'aun-fir'aun di Mesir yang didirikan 4,000 tahun yang
lalu, atau Empire State Building yang didirikan dalam abad keduapuluh adalah
buah dari sesuatu yang dihembuskan Ilahi ke dalam tulang berpalut daging tempat
terpelihara di rahim lbu itu, yang asal mulanya dari air saringan tanah.
Kepintaran manusia telah sangat
maju, sehingga telah dapat membuat born Nuklir dan dapat menembus ruang angkasa
dan telah mendarat di bulan. Tetapi ingatlah asal kejadianmu dan ingat pula
akhirnya kamu akan mati. Kamu tidak akan lama dalam dunia ini. Sebab itu
janganlah kamu hendak menguasai dunia untuk dirimu seorang. Umur kita terlalu
pendek jika dibanding dengan umur dunia. Daerah kita terlalu sempit jika
dibandingkan dengan luasnya alam. Apa yang tinggal jika kita mati? Adakah harta
benda yang kita kumpulkan, dan pangkat tinggi yang kita capai dan
bintang-bintang yang menghias dada akan menolong kita jika Malaikat Maut
datang? . Adakah hartabenda ini dibawa ke dalam kubur? Dan masih berharga
semuanya itu kalau waktu itu datang?
Di waktu itulah kelak kita akan
dimintai pertanggunganjawab atas usah kita selama hidup dalam alam dunia ini.
Pada waktu itu tidak ada yang dapat disembunyikan lagi.
Jadi kesimpulannya adalah tugas manusia sebagai khalifah fil
ardhi adalah
1. Memakmurkan Bumi.
2. Tidak Berbuat Kerusakan.
3. Selalu Tunduk dan patuh kepada Allah
SWT.
4. Selalu bersabar dalam segala ujian.
Khalifah berbeda dengan
khalifahurrasyidin.khalifah hanya sekedar menggantikan Allah dalam menegakkan
kehendaknya. Sedangkan khalifahurrasyidin adalah pengganti Allah SWT yang
sangat istimew atau penggganti Rasul yang benar dan lurus, dan diterima
oleh seluruh umat.
Yaitu hanya ada 4:
1.
Abu Bakar
2. Umar bin Khattab
3. Usman bin Affan
4. Ali bin Abi Thalib
Yaitu dengan berbagai tugasnya yaitu
1. Kepala negara
2. Pengatur pemerintahan
3. Pemimpin umat.
Khalifahurrasyidin sudah tentu khalifah,sedangkan khalifah
belum tentu khalifahurrasyidin.
Mungkin cukup sekian dari kami apabila ada salah kata,itu
berasal dari saya. Dan apabila ada kebenaran,itu datang dari Allah semata.
Apabila ada sumur di ladang bolehkah saya menumpang
mandi,apabila umur saya panjang,bolehkah di lain hari saya ceramah lagi.
Burung irian burun cendrawasih,cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Regulasi Agama/Bab 7 Aspek HAM Penpres 1/1965 dan UU
5/1969
BAB VII
ASPEK HAM PENPRES 1/1965 DAN UU 5/1969
1. Perlindungan HAM
a. Amanah dan Kewajiban Kostitusional
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak terlepas dari dunia bangsa-bangsa atau dunia internasional. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terlebih sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945, Indonesia bukan saja mengakui tetapi perlu memainkan peran aktif dalam melindungi dan mengembangkan HAM.
Pembukaan UUD 1945, mengamatkan negara dan pemerintah untuk: “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Keikutsertaan dalam perlindungan dan pengembangan HAM di dunia internasional bukan saja karena sifat dan nilai universal HAM tetapi karena kewajiban konstitusinal bagi bangsa Indonesia. Universalitas dan isu internasional HAM menjadi wadah bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan diri sebagai bagian dunia bangsa-bangsa dan pada saat yang sama menjalankan kewajiban konstitusionalnya ikut melaksanakan ketertiban dunia pada umumnya dan melindungi dan mengembangkan HAM pada khususnya.
Sebagai bagian integral dari dunia internasional, UDHR menjadi dasar komitmen bangsa Indonesia dalam melindungi dan mengembangkan HAM. Intrumen-intrumen internasional yang bersifat hukum-yuridis mengikat negara dan pemerintah untuk wajib melindungi dan mengembangkan HAM dalam konteks Indonesia. Ratifikasi instrumen-intrumen internasional mewajibkan negara dan pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan HAM bagi warga negara dan pada saat yang sama mewajibkan setiap warga negara mengakui dan menghormati HAM orang lain di seluruh wilayah hukum Indonesia.
Baik Pembukaan maupun Pasal-pasal UUD 1945, dengan jelas mengamanahkan perlindungan dan pengembangan HAM baik dalam lingkup internasional maupun lingkup nasional atau domestik. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945, memuat berbagai aspek tentang HAM, mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, yang secara hukum-yuridis merupakan penjabaran lebih lanjut yang mengikat dan berlaku umum bagi bangsa Indonesia.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah:
“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Seperangkat hak dimaksud itu, seperti yang disebut dalam Pasal 28 A-28 J UUD 1945 dan yang kemudian dijabarkan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Sedangkan perlindungan dan pengembangan HAM itulah yang menjadi tanggungjawab siapa pun, tanggungjawab semua komponen masyarakat yang berdiam di atas bumi Pancasila. Atau dengan kata-kata lain, secara hukum-yuridis perlindungan dan pengembangan HAM merupakan kewajiban peraturan perundangan-undangan.
PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, sebagai produk hukum tidak dapat bertentangan dengan UUD 1945, maka tujuan dan materi muatannya merupakan bentuk perlindungan HAM yang ditetapkan oleh negara dan pemerintah bagi warga negara Indonesia. Sebab jelas dengan menetapkan larangan bagi aliran dan atau kepercayaan lain untuk tidak menodai agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu, negara dan pemerintah melindungi hak beragama dan HAM warga negara dan penduduk Indonesia. Dengan demikian perlindungan HAM jelas adalah kewajiban PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969.
b. Realitas Perlindungan HAM
Negara pada umumnya dan pemerintah pada khususnya secara hukum telah mewujudkan tanggungjawab perlindungan HAM melalui produk peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan langsung dengan HAM adalah: Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Hak beragama sebagai bagian integral dari HAM, langsung atau tidak langsung mendapat perlindungan yang sama melalui regulasi-regulasi agama, yang dalam penelitian ini adalah regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969. Secara yurdis, dalam Penetapan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa dengan kedaulatan yang penuh, negara dan pemerintah melindungi agama-agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu dari ancaman penyalah-gunaan dan penodaan oleh agama atau aliran kepercayaan lain. Pemerintah melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum untuk menceriterakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan, melakukan penafsiran, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama yang dianut di Indonesia (Pasal 1 PENPRES 1/1965)
Sementara dalam Pasal 2 ayat (2) PENPRES 1/1965, dinyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan secara kolektif dan secara kelembagaan atau organisatoris, mendapat sanksi pembubaran dan pembekuan sebagai organisasi terlarang oleh Presiden setelah menerima pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dan pelanggaran yang secara terus menerus dilakukan meskipun telah mendapat perintah dan peringatan keras dari Menteri Agama, Menteri/Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri, maka baik orang perorang, penganut, maupun kolektif, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu mendapat sanksi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun (Pasal 3 PENPRES 1/1965). Sanksi pidana tersebut pun diperintahkan untuk dimasukan dalam KUHP.pasal 156a (Pasal 4 PENPRES 1/1965).
Pemberian sanksi baik kepada orang perorang maupun kepada organisasi atau pengurus dari aliran kepercayaan yang melanggar penetapan tersebut, merupakan bentuk perlindungan hak beragama yang formal-yuridis dari negara terhadap warga negaranya yang menganut agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu. Perlindungan hukum atas hak beragama itu bertujuan agar agama-agama tersebut dan penganut-penganutnya terhindar dari risiko tindak penyalah-gunaan dan penodaan agama dari pribadi dan komunitas beragama lain. Hal dimaksud dijelaskan dalam Penjelasan Umum pokok 2 PENPRES 1/1965:
“Dari kenyataan teranglah, bahwa : aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada”.
Pada saat yang sama perlindungan itu juga bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi segenap rakyat atau segenap warga negara dan penduduk di seluruh wilayah Indonesia agar dapat menikmati ketentraman dalam menjalankan kegiatan keagamaan pada umumnya dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kewajiban dan perintah agama dan keyakinan masing-masing. Hal dimaksud disebutkan dalam Penjelasan Umum point 3 PENPRES 1/1965:
“... agar oleh segenap rakyat di seluruh wilyah Indonesia dapat dinikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing”.
Perlindungan negara dan pemerintah terhadap hak beragama juga terkait dengan pencegahan terjadinya penyelewengan ajaran agama yang sudah menjadi pokok-pokok ajaran-ajaran formal atau dogma masing-masing agama seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum pokok 4 PENPRES 1/1965:
“Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah maka penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan....”
Perlindungan atas hak beragama dalam PENPRES 1/1965 adalah suatu perlindungan yang formal-yurdis. Dikatakan formal-yuridis karena dalam konteks pembentukannya, Presiden memegang kekuasaan yang sangat signifikan dan kuat sebagai konsekuensi ditetapkannya dan dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 959. Dan Dekrit Presiden itu sendiri secara hukumpun dapat diterima karena memang negara berada dalam keadaan darurat yang melahirkan kondisi staatsnoodrecht.[1] Dengan dekrit yang materi muatannya adalah kembali ke UUD 1945, maka adalah kewajiban Presiden untuk mengemban amanah konstitusi UUD 1945 dalam melindungi hak beragama sebagai bagian integral dari HAM bagi seluruh warga negara di wilayah kedaulatan NKRI.
Pada era pemerintahan Orde Baru, perlindungan hak beragama yang menjadi materi muatan dan tujuan PENPRES 1/1965 itupun ditetapkan menjadi UU 5/1969. Soeharto yang memegang kekuasaan yang sangat besar dan kuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong bentukannya sendiri, menjadikan banyak, kalau tidak dapat dikatakan semua peraturan perundang-undangan, terutama penetapan-penetapan Presiden, seperti yang disebutkan sebelumnya yang menjadi sumber dan menyebabkan kekacauan produk hukum baik dalam materi muatan maupun hierarkinya, terutama dalam pengimplementasiannya di lapangan.
Pembentukan PENPRES 1/1965 bersama dengan Penetapan dan Peraturan Presiden lainnya, menjadi UU 5/969, menempatkan semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Soekarno itu dan yang dinilai oleh pemerintahan Orde Baru sebagai “Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan “suara hati nurani rakyat” (pokok menimbang b UU 5/1969) ke dalam tatanan hukum yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, dan sekaligus melegitimasi materi muatan dan tujuannya sehingga materi muatan dan tujuannya itu secara hukum-yuridis mengikat semua komponen bangsa dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dengan demikian regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 yang prosedur pembentukannya disangsikan keabsahannya maka melalui UU 5/1965, pun menjadi produk hukum yang legitimatif dan yang mengikat semua orang, baik orang perorang, komunitas maupun organisasi kelembagaan penganut agama apapun yang ada di Indonesia. Pada saat yang sama pula, regulasi agama menjadi bagian integral dari perlindungan HAM secara hukum-yuridis oleh negara dan pemerintah bagi penganut agama-agama di seluruh wilayah hukum NKRI.
2. Pengembangan dan Belenggu HAM
a. Pengembangan HAM
Baik dalam konstitusi UUD 1945 maupun PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 yang berlaku dan mengikat di Indonesia, negara menempatkan hak beragama sebagai bagian integral HAM (integrity rights), suatu hak yang juga melekat pada manusia sebagai manusia. Karena itu bilamana negara dan pemerintah meregulasi agama dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan negara atas warga negaranya dan sebagai wujud kebijakan negara dalam pengelolaan negara sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat yang sama pewujudan kedaulatan dan kebijakan itu, negara meregulasi kehidupan warga negara dalam bidang agama agar supaya kehidupan beragama mendukung tujuan pembangunan nasional untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 ditetapkan untuk mengarahkan kegiatan keagamaan dalam tatanan hukum yang berlaku agar tercipta kondisi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. Dalam kerangka berpikir seperti ini dapat dipahami bahwa regulasi agama menjadi jalan atau sarana bagi negara dan pemerintah untuk pengembangan HAM di wilayah hukum Indonesia. Namun pada saat yang sama dapat saja dipahami bahwa melalui regulasi agama, negara dan pemerintah membatasi bukan saja secara hukum tetapi juga moral, dinamika dan semangat universalitas HAM bagi warga negara Indonesia.
Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 adalah produk peraturan perundang-undangan yang lahir dalam sistem ketatangaraan Indonesia, yang mengikat dan berlaku umum. Dalam praktek legislasinya, telah menjalani proses “pemurnian” dari PENPRES 1/1965 yang disangsikan keabsahannya, ditingkatkan status hukumnya menjadi UU 5/1969 yang hierarkinya lebih baik, mengikat dan berlaku umum. Ini berarti isi kandungan dan atau materi muatan dinilai sejalan dengan semangat menciptakan masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dasar pertimbangan dalam proses legislasi terhadap UU 5/1969, dikatakan:
“bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-undang.”(Pokok menimbang b, UU 5/1969)
Kata “sesuai dengan hati nurani rakyat” dapat dimengerti sebagai “nilai-nilai hidup” yang ada dalam masyarakat, “rasa keadilan” yang nampak dalam masyarakat dan atau “living law” yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dasar pertimbangan PENPRES 1/1965 adalah:
“bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi dan Pembangunan Nasional Semesta menuju masyarakat adil dan makmur perlu mengadakan pearturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama.” (Pokok menimbang a PENPRES 1/1965)
Kata atau ungkapan “menuju masyarakat adil dan makmur” mengandung pengertian adanya kebijakan dan usaha negara dan pemerintah melindungi hak-hak hidup warga negara melalui regulasi agama.
Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 sebagai bentuk pengembangan HAM dapat dilihat dalam pokok-pokok pikiran:
(1) Pertimbangan ayat (b) UU 5/1969 yang menyatakan bahwa: “… Penetapan Presiden … yang materinya sesuai dengan hati nurani rakyat.”
Ini berarti bahwa regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 adalah regulasi yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat. Dan isi suara hati nurani rakyat adalah hak yang dianggap paling asasi dari manusia dan mempunyai nilai kebenaran yang universal. Dengan demikian regulasi agama menjadi bagian pengembangan HAM sebagai hak yang melekat pada warga negara Indonesia.
(2) Pertimbangan ayat (a) PENPRES 1/1965 menyatakan bahwa: “… menuju masyarakat adil dan makmur” dan dasar hukum-yuridisnya diletakkan pada Pasal 29 UUD 1945.
Dan dalam Penjelasan Umum pokok 2, PENPRES 1/1965, disebutkan:
“Di antara ajaran-ajaran/peraturan-peraturan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”
Penjelasan ini menunjuk pada kenyataan bahwa di dalam kehidupan masyarakat ada tantangan, ketegangan dan bahkan benturan di antara penganut dan komunitas agama yang diakibatkan oleh kehadiran aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan. Kondisi ini dinilai oleh negara dan pemerintah, telah menimbulkan dan cenderung meningkat ke arah pelanggaran hukum dan mengancam retaknya persatuan bangsa dan membahayakan kehidupan beragama, atau menggangu terselenggaranya kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing.
Karena itu agama-agama yang diakui negara perlu dilindungi dari ancaman bahaya pada satu sisi dan pada sisi lainnya agar penganut agama-agama dapat menjalankan kegiataan keagamaannnya sesuai dengan pokok-pokok ajaran masing-masing. Hak beragama warga negara sebagai bagian dari HAM mendapat perlindungan negara dan sekaligus secara hukum-yuridis tersedia ruang dan waktu untuk bergerak secara bebas dan luas untuk mengembangkan ajaran masing-masing agama sesuai dengan keyakinannya. Perlindungan negara melalui regulasi agama dimaksud, sesuai Penjelasan Umum pokok 1 adalah bagian dari pewujudan sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar moral bangsa, negara dan pemerintah bahkan dasar kesatuan nasional.
Kewajiban hukum bagi negara tidak saja melindungi agama
dari penodaan agama lain melainkan mencakup juga pengertian seperti menghargai (to respect), memajukan (to promote) dan memenuhi (to fulfil) hak asasi warga negara, termasuk hak beragama, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Baso: “tanpa diskriminasi, tanpa peminggiran dan pengucilan, serta tanpa pemilahan atas mayoritas-minoritas”.[2]
Karena itu produk hukum PENPRES 1/1965 merupakan wujud pengembangan HAM bagi warga negara Indonesia. Artinya sesuai dengan UUD 1945, pemerintah memahami kewajiban konstitusionalnya untuk mengembangkan HAM bagi warga negara melalui regulasi agama sebagaimana ditetapkan dalam produk hukum yang ada. Kewajiban itu nampak dalam pemahaman dan kesadaran bahwa produk hukum PENPRES 1/1965 ini didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa:
Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
Negara dan pemerintah mengakui bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah dibangun dan selanjutnya tetap akan dibangun dalam keyakinan agama masing-masing warga negara. Pengakuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam nilai-nilai moral etik yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu sepanjang sejarah bangsa Indonesia diakui juga menjadi dasar moral pemerintah dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Dengan kata lain, nilai-nilai keagamaan yang berkembang dalam kehidupan penganut agama-agama, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara dan pemerintah. Karena itu, regulasi agama yang secara konstitusional ditetapkan, merupakan kebijakan negara dan pemerintah dalam mengembangkan HAM bagi warga negara Indonesia. Dengan meregulasi agama, maka negara dan pemerintah mengemban amanah konstitusi di atas dasar nilai-nilai agama dan pada saat yang sama mengembangkan nilai-nilai agama sebagai bagian pengembangan HAM.
Sebab sebagaimana diakui oleh Aswanto bahwa dasar atau cikal bakal HAM dewasa ini dapat ditemukan pada setiap kebudayaan, agama dan tradisi. Sejak kehadiran Nabi Musa yang memerdekakan umat Israel dari perbudakan di Mesir, manusia menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan.[3] Dalam banyak literatur, para pakar dan penulis masing-masing agama mengakui bahwa dalam masing-masing agama ada konsep yang sangat fundamental yang menjadi dasar pengembangan HAM.
Masdar Mas’udi, menyatakan bahwa dalam Islam ada lima prinsip HAM yaitu masing-masing:
(1) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup.
(2) Hak perlindungan keyakinan.
(3) Hak perlindungan terhadap pikiran.
(4) Hak perlindungan terhadap hak milik.
(5) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.
Di samping 5 prinsip hak di atas ada juga tiga lapisan hak, yaitu pertama, hak dzararat (hak dasar), kedua, hak sekunder, dan ketiga, hak tersier atau komplementer.[4]
Sementara Eka Dharmaputera, menyatakan bahwa dasar HAM dalam theologi Kristen dapat dilihat dalam tema-tema:
(1) Kedaulatan Allah yang universal: HAM adalah hak-hak yang paling asasi
yang dilekatkan oleh Sang Maha Pencipta pada setiap manusia dan semua manusia, semata-mata oleh karena ia adalah manusia. HAM terkait amat erat dengan hakikatnya sebagai manusia sebagaimana dikehendaki oleh Allah, pada waktu Ia menciptakan manusia. Tanpa hak asasi ini manusia bukanlah manusia seperti yang dikehendaki Sang Pencipta
(2) Citra Allah pada setiap manusia: Setiap orang mempunyai hak asasi untuk hidup bermartabat, hak untuk hidup berkomunitas, hak untuk mengelola alam ciptaan dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik sesuai dengan hakikatnya sebagai penyandang Citra Allah.[5]
Pada saat yang sama, B.S. Mardiatmadja, menyatakan bahwa dasar HAM dalam pandangan Katholik, dapat ditarik sampai ke awal mula sejarah umat manusia dalam bahasa Alkitab. HAM berdasar pada cara memandang martabat manusia sebagai sesuatu yang amat luhur dan sama pada semua manusia, apapun jenis kelaminnya, kulitnya, keturunannya, rasnya, kedudukan sosial maupun kedudukan politisnya. Sejak awal pribadi manusia mempunyai martabat yang luhur sebagai Citra Allah.[6]
Dari beberapa pemahaman tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan dan ajaran banyak agama, kalau tidak dapat dikatakan semua agama, tidak dapat dilepaskan dari HAM. Dengan demikian regulasi agama dengan tujuan dan nilai dasar ketertiban, keadilan dan kemanfaatan hukum, langsung atau tidak langsung terkait dengan pengembangan HAM.
Mengembangkan agama berarti mengembangkan HAM. Karena itu pada saat negara dan pemerintah menetapkan regulasi agama untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keagamaan pada umumnya dan ibadah menurut kepercayaan masing-masing pada khususnya di sana pula berjalan upaya negara dan pemerintah dalam mengembangkan HAM bagi warga negara Indonesia.
Peregulasian agama dalam PENPRES 1/1965, menempatkan agama-agama bukan saja pada posisi yang formal-yuridis dan signifikan tetapi juga jelas dan kongkrit sebagai objek kebijakan pengembangan HAM sesuai dengan jaminan konstitusional Pasal 29 UUD 1945. Sebab pada hakikatnya hak beragama, yang dikelompokan oleh Aswanto dalam hak-hak sipil (civil rights) yang menyangkut keutuhan hidup manusia (integrity rights), adalah bagian integral dari HAM sebagai hak yang melekat pada manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat kemanusiannya. Penganut ke enam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu yang menjadi agama masyarakat Indonesia sepanjang sejarah perkembangannya, mendapatkan “bantuan-bantuan dan perlindungan” secara formal-yuridis. Bantuan dan perlindungan negara dan pemerintah ini membuka peluang dan sekaligus menyediakan fasilitas pengembangan hak beragama sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan HAM (Penjelasam Pasal 1 PENPRES 1/1965).
Dengan fasilitas pengembangan seperti dimaksud, negara dan pemerintah tetap memelihara hubungan yang dinamis dengan agama-agama sehingga agama-agama bukan saja mempunyai tempat tetapi juga fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 menjadi sarana atau jalan bagi pengembangan HAM dan pada gilirannya negara dan pemerintah melalui regulasi agama menciptakan ketentraman warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam ketentraman hidup warga negara dan penduduk itu terwujudlah pengembangan HAM.
Konsekuensi penetapan pemberian fasilitas bantuan dan perlindungan kepada ke enam komunitas agama, mengandung konsekuensi pengertian bahwa komunitas agama lainnya tidak mendapat perlakuan yang sama di bumi Pancasila Indonesia. Negera dan pemerintah menyadari konsekuensi ini dan karena itu dalam Penjelasan Pasal 1 PENPRES 1/1965 pun telah dinyatakan bahwa:
“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theosim dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain”.
b. Pembelengguan HAM ?
Suatu regulasi atau peraturan, apalagi dalam bentuk “pelarangan”
selalu membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Positif bagi pihak yang tidak menerima risiko peraturan atau pelarangan dan negatif bagi pihak yang mendapat risiko baik fisik-material-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah dalam arti luas. Demikian pula dengan PENPRES1/1965 dan UU 5/1969 membawa konsekuensi baik positif maupun negatif bagi warga negara Indonesia. Keenam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu menerima nilai positif karena secara formal-yuridis mendapat fasilitas dan khususnya perlindungan dari penyalah-gunan dan penodaan agama. Mereka mendapat jaminan hukum sebagai proteksi dan untuk sementara waktu dapat dikatakan aman dari “ancaman dan gangguan” aliran kepercayaan lain.
Namun demikian, bilamana ditinjau lebih jauh, kondisi ini dapat membatasi ruang gerak pengembangan hak beragama sebagai bagian integral dari HAM. Karena itu dalam judul bagian pembahasan ini, dikemukakan tanda tanya PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 sebagai “Pembelengguan HAM ? Dapatkah atau apakah regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 merupakan pembelengguan atau yang penulis sebut dengan istilah “kerangkeng” bagi pengembangan HAM di Indonesia?
Mengapa tidak? Sebab agama sebagai sistem religi dan kepercayaan yang melibatkan manusia yang hidup dan beribadah dengan kusasa tuhan yang juga hidup dan berkuasa penuh, selalu berada dalam relasi yang dinamis. Perjumpaan dan pengalaman hidup bersama tuhan, menjadi motivator dan dinamisator hidup manusia untuk selalu bergerak menjadi lebih baik dan lebih sempurna ke arah kesempurnaan kehendak tuhan masing-masing.
PENPRES 1/1965 menempatkan manusia berada dalam koridor yang sama sepanjang regulasi itu tetap berlaku. Pelarangan di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama masing-masing itu, langsung atau tidak langsung menempatkan penganut agama-agama berada dalam belenggu dan dalam batas kerangkeng. Dalam kerangkeng itu penganut agama-agama hidup sesuai dengan regulasi agama dan pada saat yang sama dalam koridor yang jika keluar akan menerima sanksi yang memaksa yang dilakukan oleh negara dan pemerintah.
Sebagai pembanding, penulis ingin mengemukakan contoh seekor moyet yang diikat dan terikat atau yang berada di dalam suatu kerangkeng. Nampak di dalam kerangkeng, moyet tersebut dapat menikmati hidup dengan senang dan lincah. Semua aktivitasnya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi semua itu terjadi dalam batas-batas kerangkeng. Sang moyet tidak dapat keluar dari keragkeng yang ada dan tidak dapat melihat dunia yang lebih luas. Sang moyet tidak dapat berhubungan dan berkomunikasi baik dengan sesama moyet maupun dengan sesama binatang; ia tidak dapat berkembara di tengah habitat yang sebenarnya di alam terbuka dengan panorama yang indah. Itulah gambaran kehidupan para penganut agama-agama yang berlangsung dalam regulasi agama yang menjadi kerangkeng bagi warga negara Indonesia dalam pengembangan HAM di Indonesia.
Sementara bagi penganut aliran kepercayaan yang lain, meskipun ada jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, tetapi realitasnya, regulasi operasional pelarangan tetaplah pelarangan dan jelas bukan saja membatasi tetapi juga menyatakan tidak ada tempat bagi mereka. Sebab sanksi-sanksi menanti mereka, termasuk sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara! Dengan demikian kehidupan keagamaan dengan kegiatan-kegiatannya yang terkait dengan kuasa tuhan, sakralitas dan ritualitas ditempatkan ke dalam kegiatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang perilakunya diregulasi dengan ancaman pidana. Pelarangan dengan ancaman pidana seperti ini pun menjadi kerangkeng yang lebih besar dan luas bagi kebebasan beragama dan bagi pengembangan HAM warga negara Indonesia.
Secara hukum-yuridis, melalui regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, negara dan pemerintah melindungi dan mengembangkan HAM. Negara dan pemerintah Indonesia melindungi warga negaranya dari penodaan agama oleh aliran dan komunitas agama lain. Negara dan pemerintah melarang setiap orang bertindak dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut warga negara Indonesia selama ini. Maka amanlah keadaan warga negara Indoensia dalam menjalankan kegiatan kegamaan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing; terpeliharalah keadaan tidak saling bertentangan dan tidak bersinggungan di antara sesama penganut agama yang diakui negara dan pemerintah. Sendi-sendi kegiatan keagamaan terjamin, tingkahlaku kehidupan beragama terkontrol di bawah regulasi agama. Karena itu kegiataan keagamaan semakin marak, solat berjemaah pada hari tertentu di Mesjid-Mesjid dibanjiri umat, ibadah di gereja melimpah ruah, ormanen-ornamen ritual kegiatan agama-agama pada hari-hari raya masing-masing agama Islam, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu beranekaragam bentuk dan warna bergelantungan di setiap sudut tempat dan ruang bahkan di jalan-jalan raya di pusat kota. Semua itu terselenggara dalam tatanan hukum dan regulasi agama PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 dan demikian juga dengan produk peraturan perundang-undangan lain, baik yang sejenis maupun yang hierarkinya lebih rendah di bawah Undang-Undang.
Realitas ini seperti sudah dikemukakan sebelumnya menempatkan warga negara Indonesia ataupun “manusia Indonesia ada dan hidup dibawah belenggu atau kerangkeng. Atau dapat dikatakan bahwa regulasi agama merupakan belenggu bagi pengembangan HAM. Kontitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM semuanya mewajibkan setiap pribadi, komunitas, lembaga swasta, negara dan pemerintah dan atau siapapun yang hidup diplanet bumi untuk menghormati HAM, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Hak kebebasan beargama adalah salah satu yang melekat pada manusia yang tidak dapat dikurangi dan diambil oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.
Pada Pasal 28 E ayat () dan ayat (2) UUD 1945, ,juga menyatakan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,”
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”
Sementara itu Pasal 28 I UUD 1945. menyatakan bahwa:
“Hak untuk hidup, … hak beragama … adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
Bagaimana mungkin, negara dan pemerintah Indonesia melalui PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, menetapkan regulasi agama dengan melindungi warga negara Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu dan pada saat yang sama melarang komunitas warga negara Indonesia “lain yang tidak masuk dalam kategori meyakini dan percaya pada agama-agama tersebut”?.
Negara dan pemerintah, memang memberi peluang yang sama kepada komunitas lain, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 1 PENPRES 1/1965:
“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini dan perarturan perundangan lain.”
Penjelasan Pasal 1 PENPRES 1/1965 tersebut, jelas memberi jaminan perlindungan tetapi jelas pula perlindungan itu terjadi dalam kerangkeng. Perhatikan kata-kata: “asal tidak melanggar ketentuan…”, yang sama artinya dengan “bebas tetapi bersyarat”. Ada kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional oleh negara dan pemerintah, akan tetapi dibalik kebebasan itu ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilewati. Itulah yang penulis sebut sebagai “Kerangkeng”. Secara hukum-yuridispun dapat dikatakan bahwa regulasi agama yang ditetapkan negara dan pemerintah adalah regulasi yang menempatkan warga negara Indonesia dalam belenggu-kerangkeng.
Dalam belenggu-kerangkeng dimaksud ini negara dan pemerintah melindungi dan mengembangkan HAM warga negara Indonesia melalui berbagai regulasi agama sehingga warga negara dan penduduk Indonesia secara hukum-yuridis menjadi “manusia beragama”.[7] Dalam belenggu-kerangkeng ini, kehidupan dan kegiatan agama warga negara dan penduduk Indonesia menurut kepercayaannya, terpelihara dengan baik oleh negara dan pemerintah melalui regulasi agama yang ditetapkan menurut kaidah-kaidah agama itu sendiri. Keluar dari belenggu-kerangkeng yang ada, secara yuridis mendapat sanksi bahkan sanksi pidana sekalipun.
Dalam belenggu-kerangkeng dimaksud warga negara Indonesia dapat mengembangkan nilai-nilai sakralitas kuasa tuhan, kegiatan ritualitas dan sistem kepercayaan menurut keyakinan agama masing-masing baik individu maupun komunitas penganut agama-agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu. Tetapi semuanya berada dalam batas-batas hukum-yuridis regulasi agama yang mengikat dan berlaku umum.
Karena itu, warga negara Indonesia di bawah belenggu-kerangkeng itu tidak dapat keluar, mereka hanya dapat menatap dan memandang dari kejauhan apa yang sedang terjadi bagi sesama-nya seagama dan sesamanya manusia yang menikmati hak-hak hidup yang secara universal diakui melekat pada manusia karena ia atau mereka adalah manusia, apalagi seperti manusia Indonesia adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
c. Harapan dan Realitas HAM
Instrumen HAM baik internasional maupun nasional berupa Konstitusi UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan telah tersedia. Ratifikasi berbagai instrumen internasional menempatkan sifat dan nilai universal dan isu internasioanl tentang HAM menjadi sifat, nilai dan isu nasional yang wajib mengikat dan berlaku umum di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian secara hukum-yuridis, Indonesia menjadi bangsa dan negara “pelindung HAM” sesuai semangat dan dinamika perjuangan HAM internasional. Dalam kerangka itulah tentunya, kedudukan Indonesia di forum internasional yang terkait dengan HAM menjadi penting dan menarik.
Penting dan menarik, sebab keikutsertaan Indonesia dalam semangat dan dinamika perlindungan dan pengembangan HAM internasional adalah karena amanah konstitusional, kewajiban peraturan perundang-undangan. Tetapi realitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam dekade terakhir berbicara lain. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terungkap. Sebut saja, sebagai contoh yang dikenal dengan istilah: Kasus Semanggi, Trisakti dan terakhir kasus terbunuhnya pembela HAM Munir.
Perlindungan dan pengembangan HAM di Indonesia berada di antara nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum kemanfaatan, ketertiban dan keadilan sebagaimana menjadi amanah konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang sudah mengikat dan berlaku umum di seluruh wilayah hukum Indonesia. Namun realitasnya, nilai-nilai itu “jauh panggang dari api”. Perlindungan dan pengembangan HAM lebih banyak menjadi wacana publik dan komoditas politik dan belum menjadi budaya hukum bagi kehidupan dan keberadaan semua komponen bangsa Indonesia. Pembentukan dan penetapan PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, dapat ditempatkan antara harapan dan realitas perlindungan HAM. Sebab melalui PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 tersebut negara dan pemerintah melindungi HAM warga negara Indonesia melalui perlindungan atas penyalah-gunaan dan penodaan agama. Sementara pada saat yang sama PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 tersebutpun negara dan pemerintah melarang aliran agama lain itu untuk mengembangkan diri, paling tidak untuk tidak boleh membuat penafsiran di luar ajaran yang konvensional.
[1] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara, hal. 90
[2] Ahmad Baso, Agar Tidak “Memayoritaskan DiriI”, dalam: Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme, hal. 28. Band. Asmara Nababan, Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dalam: Shobirin dan Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia, hal.110
[3] Aswanto, RefleksiI HAM, Pedoman Rakyat, Senin 11 Desember 2006.
[4] Lihat Masdar Mas’udi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, dalam: Shobirin dan Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia, hal. 63-72.
[5] Lihat Eka Dharmaputera, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teologis Kristiani, dalam: Sairin dn Pattisina, Hubungan Gereja dan Negara, hal. 68-84.
[6] Lihat B.S Mardiatmadja, Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Teologi Katolik. Band. Franz Magnis Suseno, Hak Asasi Manusia dalam Teologi Katolik Kontemporer, dalam: Shobirin dan Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia, hal. 73-83 dan 84-90.
[7] Dalam Kartu Penduduk Indonesia yang menjadi identitas pribadi warga negara dan penduduk Indonesia, tidak ada seorang pun yang diidentifikasi tidak beragama. Jadi semua manusia Indonesia adalah manusia beragama.
ASPEK HAM PENPRES 1/1965 DAN UU 5/1969
1. Perlindungan HAM
a. Amanah dan Kewajiban Kostitusional
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak terlepas dari dunia bangsa-bangsa atau dunia internasional. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terlebih sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945, Indonesia bukan saja mengakui tetapi perlu memainkan peran aktif dalam melindungi dan mengembangkan HAM.
Pembukaan UUD 1945, mengamatkan negara dan pemerintah untuk: “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Keikutsertaan dalam perlindungan dan pengembangan HAM di dunia internasional bukan saja karena sifat dan nilai universal HAM tetapi karena kewajiban konstitusinal bagi bangsa Indonesia. Universalitas dan isu internasional HAM menjadi wadah bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan diri sebagai bagian dunia bangsa-bangsa dan pada saat yang sama menjalankan kewajiban konstitusionalnya ikut melaksanakan ketertiban dunia pada umumnya dan melindungi dan mengembangkan HAM pada khususnya.
Sebagai bagian integral dari dunia internasional, UDHR menjadi dasar komitmen bangsa Indonesia dalam melindungi dan mengembangkan HAM. Intrumen-intrumen internasional yang bersifat hukum-yuridis mengikat negara dan pemerintah untuk wajib melindungi dan mengembangkan HAM dalam konteks Indonesia. Ratifikasi instrumen-intrumen internasional mewajibkan negara dan pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan HAM bagi warga negara dan pada saat yang sama mewajibkan setiap warga negara mengakui dan menghormati HAM orang lain di seluruh wilayah hukum Indonesia.
Baik Pembukaan maupun Pasal-pasal UUD 1945, dengan jelas mengamanahkan perlindungan dan pengembangan HAM baik dalam lingkup internasional maupun lingkup nasional atau domestik. Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945, memuat berbagai aspek tentang HAM, mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, yang secara hukum-yuridis merupakan penjabaran lebih lanjut yang mengikat dan berlaku umum bagi bangsa Indonesia.
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah:
“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Seperangkat hak dimaksud itu, seperti yang disebut dalam Pasal 28 A-28 J UUD 1945 dan yang kemudian dijabarkan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Sedangkan perlindungan dan pengembangan HAM itulah yang menjadi tanggungjawab siapa pun, tanggungjawab semua komponen masyarakat yang berdiam di atas bumi Pancasila. Atau dengan kata-kata lain, secara hukum-yuridis perlindungan dan pengembangan HAM merupakan kewajiban peraturan perundangan-undangan.
PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, sebagai produk hukum tidak dapat bertentangan dengan UUD 1945, maka tujuan dan materi muatannya merupakan bentuk perlindungan HAM yang ditetapkan oleh negara dan pemerintah bagi warga negara Indonesia. Sebab jelas dengan menetapkan larangan bagi aliran dan atau kepercayaan lain untuk tidak menodai agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu, negara dan pemerintah melindungi hak beragama dan HAM warga negara dan penduduk Indonesia. Dengan demikian perlindungan HAM jelas adalah kewajiban PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969.
b. Realitas Perlindungan HAM
Negara pada umumnya dan pemerintah pada khususnya secara hukum telah mewujudkan tanggungjawab perlindungan HAM melalui produk peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan langsung dengan HAM adalah: Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Hak beragama sebagai bagian integral dari HAM, langsung atau tidak langsung mendapat perlindungan yang sama melalui regulasi-regulasi agama, yang dalam penelitian ini adalah regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969. Secara yurdis, dalam Penetapan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa dengan kedaulatan yang penuh, negara dan pemerintah melindungi agama-agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu dari ancaman penyalah-gunaan dan penodaan oleh agama atau aliran kepercayaan lain. Pemerintah melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum untuk menceriterakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan, melakukan penafsiran, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama yang dianut di Indonesia (Pasal 1 PENPRES 1/1965)
Sementara dalam Pasal 2 ayat (2) PENPRES 1/1965, dinyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan secara kolektif dan secara kelembagaan atau organisatoris, mendapat sanksi pembubaran dan pembekuan sebagai organisasi terlarang oleh Presiden setelah menerima pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dan pelanggaran yang secara terus menerus dilakukan meskipun telah mendapat perintah dan peringatan keras dari Menteri Agama, Menteri/Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri, maka baik orang perorang, penganut, maupun kolektif, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu mendapat sanksi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun (Pasal 3 PENPRES 1/1965). Sanksi pidana tersebut pun diperintahkan untuk dimasukan dalam KUHP.pasal 156a (Pasal 4 PENPRES 1/1965).
Pemberian sanksi baik kepada orang perorang maupun kepada organisasi atau pengurus dari aliran kepercayaan yang melanggar penetapan tersebut, merupakan bentuk perlindungan hak beragama yang formal-yuridis dari negara terhadap warga negaranya yang menganut agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu. Perlindungan hukum atas hak beragama itu bertujuan agar agama-agama tersebut dan penganut-penganutnya terhindar dari risiko tindak penyalah-gunaan dan penodaan agama dari pribadi dan komunitas beragama lain. Hal dimaksud dijelaskan dalam Penjelasan Umum pokok 2 PENPRES 1/1965:
“Dari kenyataan teranglah, bahwa : aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada”.
Pada saat yang sama perlindungan itu juga bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi segenap rakyat atau segenap warga negara dan penduduk di seluruh wilayah Indonesia agar dapat menikmati ketentraman dalam menjalankan kegiatan keagamaan pada umumnya dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kewajiban dan perintah agama dan keyakinan masing-masing. Hal dimaksud disebutkan dalam Penjelasan Umum point 3 PENPRES 1/1965:
“... agar oleh segenap rakyat di seluruh wilyah Indonesia dapat dinikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing”.
Perlindungan negara dan pemerintah terhadap hak beragama juga terkait dengan pencegahan terjadinya penyelewengan ajaran agama yang sudah menjadi pokok-pokok ajaran-ajaran formal atau dogma masing-masing agama seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum pokok 4 PENPRES 1/1965:
“Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah maka penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan....”
Perlindungan atas hak beragama dalam PENPRES 1/1965 adalah suatu perlindungan yang formal-yurdis. Dikatakan formal-yuridis karena dalam konteks pembentukannya, Presiden memegang kekuasaan yang sangat signifikan dan kuat sebagai konsekuensi ditetapkannya dan dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 959. Dan Dekrit Presiden itu sendiri secara hukumpun dapat diterima karena memang negara berada dalam keadaan darurat yang melahirkan kondisi staatsnoodrecht.[1] Dengan dekrit yang materi muatannya adalah kembali ke UUD 1945, maka adalah kewajiban Presiden untuk mengemban amanah konstitusi UUD 1945 dalam melindungi hak beragama sebagai bagian integral dari HAM bagi seluruh warga negara di wilayah kedaulatan NKRI.
Pada era pemerintahan Orde Baru, perlindungan hak beragama yang menjadi materi muatan dan tujuan PENPRES 1/1965 itupun ditetapkan menjadi UU 5/1969. Soeharto yang memegang kekuasaan yang sangat besar dan kuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong bentukannya sendiri, menjadikan banyak, kalau tidak dapat dikatakan semua peraturan perundang-undangan, terutama penetapan-penetapan Presiden, seperti yang disebutkan sebelumnya yang menjadi sumber dan menyebabkan kekacauan produk hukum baik dalam materi muatan maupun hierarkinya, terutama dalam pengimplementasiannya di lapangan.
Pembentukan PENPRES 1/1965 bersama dengan Penetapan dan Peraturan Presiden lainnya, menjadi UU 5/969, menempatkan semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Soekarno itu dan yang dinilai oleh pemerintahan Orde Baru sebagai “Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan “suara hati nurani rakyat” (pokok menimbang b UU 5/1969) ke dalam tatanan hukum yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, dan sekaligus melegitimasi materi muatan dan tujuannya sehingga materi muatan dan tujuannya itu secara hukum-yuridis mengikat semua komponen bangsa dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dengan demikian regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 yang prosedur pembentukannya disangsikan keabsahannya maka melalui UU 5/1965, pun menjadi produk hukum yang legitimatif dan yang mengikat semua orang, baik orang perorang, komunitas maupun organisasi kelembagaan penganut agama apapun yang ada di Indonesia. Pada saat yang sama pula, regulasi agama menjadi bagian integral dari perlindungan HAM secara hukum-yuridis oleh negara dan pemerintah bagi penganut agama-agama di seluruh wilayah hukum NKRI.
2. Pengembangan dan Belenggu HAM
a. Pengembangan HAM
Baik dalam konstitusi UUD 1945 maupun PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 yang berlaku dan mengikat di Indonesia, negara menempatkan hak beragama sebagai bagian integral HAM (integrity rights), suatu hak yang juga melekat pada manusia sebagai manusia. Karena itu bilamana negara dan pemerintah meregulasi agama dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan negara atas warga negaranya dan sebagai wujud kebijakan negara dalam pengelolaan negara sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat yang sama pewujudan kedaulatan dan kebijakan itu, negara meregulasi kehidupan warga negara dalam bidang agama agar supaya kehidupan beragama mendukung tujuan pembangunan nasional untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 ditetapkan untuk mengarahkan kegiatan keagamaan dalam tatanan hukum yang berlaku agar tercipta kondisi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan tertib. Dalam kerangka berpikir seperti ini dapat dipahami bahwa regulasi agama menjadi jalan atau sarana bagi negara dan pemerintah untuk pengembangan HAM di wilayah hukum Indonesia. Namun pada saat yang sama dapat saja dipahami bahwa melalui regulasi agama, negara dan pemerintah membatasi bukan saja secara hukum tetapi juga moral, dinamika dan semangat universalitas HAM bagi warga negara Indonesia.
Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 adalah produk peraturan perundang-undangan yang lahir dalam sistem ketatangaraan Indonesia, yang mengikat dan berlaku umum. Dalam praktek legislasinya, telah menjalani proses “pemurnian” dari PENPRES 1/1965 yang disangsikan keabsahannya, ditingkatkan status hukumnya menjadi UU 5/1969 yang hierarkinya lebih baik, mengikat dan berlaku umum. Ini berarti isi kandungan dan atau materi muatan dinilai sejalan dengan semangat menciptakan masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dasar pertimbangan dalam proses legislasi terhadap UU 5/1969, dikatakan:
“bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-undang.”(Pokok menimbang b, UU 5/1969)
Kata “sesuai dengan hati nurani rakyat” dapat dimengerti sebagai “nilai-nilai hidup” yang ada dalam masyarakat, “rasa keadilan” yang nampak dalam masyarakat dan atau “living law” yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dasar pertimbangan PENPRES 1/1965 adalah:
“bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita Revolusi dan Pembangunan Nasional Semesta menuju masyarakat adil dan makmur perlu mengadakan pearturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama.” (Pokok menimbang a PENPRES 1/1965)
Kata atau ungkapan “menuju masyarakat adil dan makmur” mengandung pengertian adanya kebijakan dan usaha negara dan pemerintah melindungi hak-hak hidup warga negara melalui regulasi agama.
Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 sebagai bentuk pengembangan HAM dapat dilihat dalam pokok-pokok pikiran:
(1) Pertimbangan ayat (b) UU 5/1969 yang menyatakan bahwa: “… Penetapan Presiden … yang materinya sesuai dengan hati nurani rakyat.”
Ini berarti bahwa regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 adalah regulasi yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat. Dan isi suara hati nurani rakyat adalah hak yang dianggap paling asasi dari manusia dan mempunyai nilai kebenaran yang universal. Dengan demikian regulasi agama menjadi bagian pengembangan HAM sebagai hak yang melekat pada warga negara Indonesia.
(2) Pertimbangan ayat (a) PENPRES 1/1965 menyatakan bahwa: “… menuju masyarakat adil dan makmur” dan dasar hukum-yuridisnya diletakkan pada Pasal 29 UUD 1945.
Dan dalam Penjelasan Umum pokok 2, PENPRES 1/1965, disebutkan:
“Di antara ajaran-ajaran/peraturan-peraturan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”
Penjelasan ini menunjuk pada kenyataan bahwa di dalam kehidupan masyarakat ada tantangan, ketegangan dan bahkan benturan di antara penganut dan komunitas agama yang diakibatkan oleh kehadiran aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan. Kondisi ini dinilai oleh negara dan pemerintah, telah menimbulkan dan cenderung meningkat ke arah pelanggaran hukum dan mengancam retaknya persatuan bangsa dan membahayakan kehidupan beragama, atau menggangu terselenggaranya kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing.
Karena itu agama-agama yang diakui negara perlu dilindungi dari ancaman bahaya pada satu sisi dan pada sisi lainnya agar penganut agama-agama dapat menjalankan kegiataan keagamaannnya sesuai dengan pokok-pokok ajaran masing-masing. Hak beragama warga negara sebagai bagian dari HAM mendapat perlindungan negara dan sekaligus secara hukum-yuridis tersedia ruang dan waktu untuk bergerak secara bebas dan luas untuk mengembangkan ajaran masing-masing agama sesuai dengan keyakinannya. Perlindungan negara melalui regulasi agama dimaksud, sesuai Penjelasan Umum pokok 1 adalah bagian dari pewujudan sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar moral bangsa, negara dan pemerintah bahkan dasar kesatuan nasional.
Kewajiban hukum bagi negara tidak saja melindungi agama
dari penodaan agama lain melainkan mencakup juga pengertian seperti menghargai (to respect), memajukan (to promote) dan memenuhi (to fulfil) hak asasi warga negara, termasuk hak beragama, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Baso: “tanpa diskriminasi, tanpa peminggiran dan pengucilan, serta tanpa pemilahan atas mayoritas-minoritas”.[2]
Karena itu produk hukum PENPRES 1/1965 merupakan wujud pengembangan HAM bagi warga negara Indonesia. Artinya sesuai dengan UUD 1945, pemerintah memahami kewajiban konstitusionalnya untuk mengembangkan HAM bagi warga negara melalui regulasi agama sebagaimana ditetapkan dalam produk hukum yang ada. Kewajiban itu nampak dalam pemahaman dan kesadaran bahwa produk hukum PENPRES 1/1965 ini didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa:
Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
Negara dan pemerintah mengakui bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah dibangun dan selanjutnya tetap akan dibangun dalam keyakinan agama masing-masing warga negara. Pengakuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam nilai-nilai moral etik yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang dalam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu sepanjang sejarah bangsa Indonesia diakui juga menjadi dasar moral pemerintah dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Dengan kata lain, nilai-nilai keagamaan yang berkembang dalam kehidupan penganut agama-agama, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara dan pemerintah. Karena itu, regulasi agama yang secara konstitusional ditetapkan, merupakan kebijakan negara dan pemerintah dalam mengembangkan HAM bagi warga negara Indonesia. Dengan meregulasi agama, maka negara dan pemerintah mengemban amanah konstitusi di atas dasar nilai-nilai agama dan pada saat yang sama mengembangkan nilai-nilai agama sebagai bagian pengembangan HAM.
Sebab sebagaimana diakui oleh Aswanto bahwa dasar atau cikal bakal HAM dewasa ini dapat ditemukan pada setiap kebudayaan, agama dan tradisi. Sejak kehadiran Nabi Musa yang memerdekakan umat Israel dari perbudakan di Mesir, manusia menyadari pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan.[3] Dalam banyak literatur, para pakar dan penulis masing-masing agama mengakui bahwa dalam masing-masing agama ada konsep yang sangat fundamental yang menjadi dasar pengembangan HAM.
Masdar Mas’udi, menyatakan bahwa dalam Islam ada lima prinsip HAM yaitu masing-masing:
(1) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup.
(2) Hak perlindungan keyakinan.
(3) Hak perlindungan terhadap pikiran.
(4) Hak perlindungan terhadap hak milik.
(5) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.
Di samping 5 prinsip hak di atas ada juga tiga lapisan hak, yaitu pertama, hak dzararat (hak dasar), kedua, hak sekunder, dan ketiga, hak tersier atau komplementer.[4]
Sementara Eka Dharmaputera, menyatakan bahwa dasar HAM dalam theologi Kristen dapat dilihat dalam tema-tema:
(1) Kedaulatan Allah yang universal: HAM adalah hak-hak yang paling asasi
yang dilekatkan oleh Sang Maha Pencipta pada setiap manusia dan semua manusia, semata-mata oleh karena ia adalah manusia. HAM terkait amat erat dengan hakikatnya sebagai manusia sebagaimana dikehendaki oleh Allah, pada waktu Ia menciptakan manusia. Tanpa hak asasi ini manusia bukanlah manusia seperti yang dikehendaki Sang Pencipta
(2) Citra Allah pada setiap manusia: Setiap orang mempunyai hak asasi untuk hidup bermartabat, hak untuk hidup berkomunitas, hak untuk mengelola alam ciptaan dan hak untuk membangun masa depan yang lebih baik sesuai dengan hakikatnya sebagai penyandang Citra Allah.[5]
Pada saat yang sama, B.S. Mardiatmadja, menyatakan bahwa dasar HAM dalam pandangan Katholik, dapat ditarik sampai ke awal mula sejarah umat manusia dalam bahasa Alkitab. HAM berdasar pada cara memandang martabat manusia sebagai sesuatu yang amat luhur dan sama pada semua manusia, apapun jenis kelaminnya, kulitnya, keturunannya, rasnya, kedudukan sosial maupun kedudukan politisnya. Sejak awal pribadi manusia mempunyai martabat yang luhur sebagai Citra Allah.[6]
Dari beberapa pemahaman tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan dan ajaran banyak agama, kalau tidak dapat dikatakan semua agama, tidak dapat dilepaskan dari HAM. Dengan demikian regulasi agama dengan tujuan dan nilai dasar ketertiban, keadilan dan kemanfaatan hukum, langsung atau tidak langsung terkait dengan pengembangan HAM.
Mengembangkan agama berarti mengembangkan HAM. Karena itu pada saat negara dan pemerintah menetapkan regulasi agama untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keagamaan pada umumnya dan ibadah menurut kepercayaan masing-masing pada khususnya di sana pula berjalan upaya negara dan pemerintah dalam mengembangkan HAM bagi warga negara Indonesia.
Peregulasian agama dalam PENPRES 1/1965, menempatkan agama-agama bukan saja pada posisi yang formal-yuridis dan signifikan tetapi juga jelas dan kongkrit sebagai objek kebijakan pengembangan HAM sesuai dengan jaminan konstitusional Pasal 29 UUD 1945. Sebab pada hakikatnya hak beragama, yang dikelompokan oleh Aswanto dalam hak-hak sipil (civil rights) yang menyangkut keutuhan hidup manusia (integrity rights), adalah bagian integral dari HAM sebagai hak yang melekat pada manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat kemanusiannya. Penganut ke enam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu yang menjadi agama masyarakat Indonesia sepanjang sejarah perkembangannya, mendapatkan “bantuan-bantuan dan perlindungan” secara formal-yuridis. Bantuan dan perlindungan negara dan pemerintah ini membuka peluang dan sekaligus menyediakan fasilitas pengembangan hak beragama sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan HAM (Penjelasam Pasal 1 PENPRES 1/1965).
Dengan fasilitas pengembangan seperti dimaksud, negara dan pemerintah tetap memelihara hubungan yang dinamis dengan agama-agama sehingga agama-agama bukan saja mempunyai tempat tetapi juga fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 menjadi sarana atau jalan bagi pengembangan HAM dan pada gilirannya negara dan pemerintah melalui regulasi agama menciptakan ketentraman warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam ketentraman hidup warga negara dan penduduk itu terwujudlah pengembangan HAM.
Konsekuensi penetapan pemberian fasilitas bantuan dan perlindungan kepada ke enam komunitas agama, mengandung konsekuensi pengertian bahwa komunitas agama lainnya tidak mendapat perlakuan yang sama di bumi Pancasila Indonesia. Negera dan pemerintah menyadari konsekuensi ini dan karena itu dalam Penjelasan Pasal 1 PENPRES 1/1965 pun telah dinyatakan bahwa:
“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theosim dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain”.
b. Pembelengguan HAM ?
Suatu regulasi atau peraturan, apalagi dalam bentuk “pelarangan”
selalu membawa konsekuensi baik positif maupun negatif. Positif bagi pihak yang tidak menerima risiko peraturan atau pelarangan dan negatif bagi pihak yang mendapat risiko baik fisik-material-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah dalam arti luas. Demikian pula dengan PENPRES1/1965 dan UU 5/1969 membawa konsekuensi baik positif maupun negatif bagi warga negara Indonesia. Keenam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu menerima nilai positif karena secara formal-yuridis mendapat fasilitas dan khususnya perlindungan dari penyalah-gunan dan penodaan agama. Mereka mendapat jaminan hukum sebagai proteksi dan untuk sementara waktu dapat dikatakan aman dari “ancaman dan gangguan” aliran kepercayaan lain.
Namun demikian, bilamana ditinjau lebih jauh, kondisi ini dapat membatasi ruang gerak pengembangan hak beragama sebagai bagian integral dari HAM. Karena itu dalam judul bagian pembahasan ini, dikemukakan tanda tanya PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 sebagai “Pembelengguan HAM ? Dapatkah atau apakah regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 merupakan pembelengguan atau yang penulis sebut dengan istilah “kerangkeng” bagi pengembangan HAM di Indonesia?
Mengapa tidak? Sebab agama sebagai sistem religi dan kepercayaan yang melibatkan manusia yang hidup dan beribadah dengan kusasa tuhan yang juga hidup dan berkuasa penuh, selalu berada dalam relasi yang dinamis. Perjumpaan dan pengalaman hidup bersama tuhan, menjadi motivator dan dinamisator hidup manusia untuk selalu bergerak menjadi lebih baik dan lebih sempurna ke arah kesempurnaan kehendak tuhan masing-masing.
PENPRES 1/1965 menempatkan manusia berada dalam koridor yang sama sepanjang regulasi itu tetap berlaku. Pelarangan di muka umum untuk menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama masing-masing itu, langsung atau tidak langsung menempatkan penganut agama-agama berada dalam belenggu dan dalam batas kerangkeng. Dalam kerangkeng itu penganut agama-agama hidup sesuai dengan regulasi agama dan pada saat yang sama dalam koridor yang jika keluar akan menerima sanksi yang memaksa yang dilakukan oleh negara dan pemerintah.
Sebagai pembanding, penulis ingin mengemukakan contoh seekor moyet yang diikat dan terikat atau yang berada di dalam suatu kerangkeng. Nampak di dalam kerangkeng, moyet tersebut dapat menikmati hidup dengan senang dan lincah. Semua aktivitasnya berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi semua itu terjadi dalam batas-batas kerangkeng. Sang moyet tidak dapat keluar dari keragkeng yang ada dan tidak dapat melihat dunia yang lebih luas. Sang moyet tidak dapat berhubungan dan berkomunikasi baik dengan sesama moyet maupun dengan sesama binatang; ia tidak dapat berkembara di tengah habitat yang sebenarnya di alam terbuka dengan panorama yang indah. Itulah gambaran kehidupan para penganut agama-agama yang berlangsung dalam regulasi agama yang menjadi kerangkeng bagi warga negara Indonesia dalam pengembangan HAM di Indonesia.
Sementara bagi penganut aliran kepercayaan yang lain, meskipun ada jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, tetapi realitasnya, regulasi operasional pelarangan tetaplah pelarangan dan jelas bukan saja membatasi tetapi juga menyatakan tidak ada tempat bagi mereka. Sebab sanksi-sanksi menanti mereka, termasuk sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara! Dengan demikian kehidupan keagamaan dengan kegiatan-kegiatannya yang terkait dengan kuasa tuhan, sakralitas dan ritualitas ditempatkan ke dalam kegiatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang perilakunya diregulasi dengan ancaman pidana. Pelarangan dengan ancaman pidana seperti ini pun menjadi kerangkeng yang lebih besar dan luas bagi kebebasan beragama dan bagi pengembangan HAM warga negara Indonesia.
Secara hukum-yuridis, melalui regulasi agama dalam PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, negara dan pemerintah melindungi dan mengembangkan HAM. Negara dan pemerintah Indonesia melindungi warga negaranya dari penodaan agama oleh aliran dan komunitas agama lain. Negara dan pemerintah melarang setiap orang bertindak dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut warga negara Indonesia selama ini. Maka amanlah keadaan warga negara Indoensia dalam menjalankan kegiatan kegamaan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing; terpeliharalah keadaan tidak saling bertentangan dan tidak bersinggungan di antara sesama penganut agama yang diakui negara dan pemerintah. Sendi-sendi kegiatan keagamaan terjamin, tingkahlaku kehidupan beragama terkontrol di bawah regulasi agama. Karena itu kegiataan keagamaan semakin marak, solat berjemaah pada hari tertentu di Mesjid-Mesjid dibanjiri umat, ibadah di gereja melimpah ruah, ormanen-ornamen ritual kegiatan agama-agama pada hari-hari raya masing-masing agama Islam, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu beranekaragam bentuk dan warna bergelantungan di setiap sudut tempat dan ruang bahkan di jalan-jalan raya di pusat kota. Semua itu terselenggara dalam tatanan hukum dan regulasi agama PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 dan demikian juga dengan produk peraturan perundang-undangan lain, baik yang sejenis maupun yang hierarkinya lebih rendah di bawah Undang-Undang.
Realitas ini seperti sudah dikemukakan sebelumnya menempatkan warga negara Indonesia ataupun “manusia Indonesia ada dan hidup dibawah belenggu atau kerangkeng. Atau dapat dikatakan bahwa regulasi agama merupakan belenggu bagi pengembangan HAM. Kontitusi UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM semuanya mewajibkan setiap pribadi, komunitas, lembaga swasta, negara dan pemerintah dan atau siapapun yang hidup diplanet bumi untuk menghormati HAM, termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Hak kebebasan beargama adalah salah satu yang melekat pada manusia yang tidak dapat dikurangi dan diambil oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.
Pada Pasal 28 E ayat () dan ayat (2) UUD 1945, ,juga menyatakan bahwa:
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,”
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”
Sementara itu Pasal 28 I UUD 1945. menyatakan bahwa:
“Hak untuk hidup, … hak beragama … adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
Bagaimana mungkin, negara dan pemerintah Indonesia melalui PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, menetapkan regulasi agama dengan melindungi warga negara Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu dan pada saat yang sama melarang komunitas warga negara Indonesia “lain yang tidak masuk dalam kategori meyakini dan percaya pada agama-agama tersebut”?.
Negara dan pemerintah, memang memberi peluang yang sama kepada komunitas lain, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 1 PENPRES 1/1965:
“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini dan perarturan perundangan lain.”
Penjelasan Pasal 1 PENPRES 1/1965 tersebut, jelas memberi jaminan perlindungan tetapi jelas pula perlindungan itu terjadi dalam kerangkeng. Perhatikan kata-kata: “asal tidak melanggar ketentuan…”, yang sama artinya dengan “bebas tetapi bersyarat”. Ada kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional oleh negara dan pemerintah, akan tetapi dibalik kebebasan itu ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilewati. Itulah yang penulis sebut sebagai “Kerangkeng”. Secara hukum-yuridispun dapat dikatakan bahwa regulasi agama yang ditetapkan negara dan pemerintah adalah regulasi yang menempatkan warga negara Indonesia dalam belenggu-kerangkeng.
Dalam belenggu-kerangkeng dimaksud ini negara dan pemerintah melindungi dan mengembangkan HAM warga negara Indonesia melalui berbagai regulasi agama sehingga warga negara dan penduduk Indonesia secara hukum-yuridis menjadi “manusia beragama”.[7] Dalam belenggu-kerangkeng ini, kehidupan dan kegiatan agama warga negara dan penduduk Indonesia menurut kepercayaannya, terpelihara dengan baik oleh negara dan pemerintah melalui regulasi agama yang ditetapkan menurut kaidah-kaidah agama itu sendiri. Keluar dari belenggu-kerangkeng yang ada, secara yuridis mendapat sanksi bahkan sanksi pidana sekalipun.
Dalam belenggu-kerangkeng dimaksud warga negara Indonesia dapat mengembangkan nilai-nilai sakralitas kuasa tuhan, kegiatan ritualitas dan sistem kepercayaan menurut keyakinan agama masing-masing baik individu maupun komunitas penganut agama-agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kongfutsu. Tetapi semuanya berada dalam batas-batas hukum-yuridis regulasi agama yang mengikat dan berlaku umum.
Karena itu, warga negara Indonesia di bawah belenggu-kerangkeng itu tidak dapat keluar, mereka hanya dapat menatap dan memandang dari kejauhan apa yang sedang terjadi bagi sesama-nya seagama dan sesamanya manusia yang menikmati hak-hak hidup yang secara universal diakui melekat pada manusia karena ia atau mereka adalah manusia, apalagi seperti manusia Indonesia adalah manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
c. Harapan dan Realitas HAM
Instrumen HAM baik internasional maupun nasional berupa Konstitusi UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan telah tersedia. Ratifikasi berbagai instrumen internasional menempatkan sifat dan nilai universal dan isu internasioanl tentang HAM menjadi sifat, nilai dan isu nasional yang wajib mengikat dan berlaku umum di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian secara hukum-yuridis, Indonesia menjadi bangsa dan negara “pelindung HAM” sesuai semangat dan dinamika perjuangan HAM internasional. Dalam kerangka itulah tentunya, kedudukan Indonesia di forum internasional yang terkait dengan HAM menjadi penting dan menarik.
Penting dan menarik, sebab keikutsertaan Indonesia dalam semangat dan dinamika perlindungan dan pengembangan HAM internasional adalah karena amanah konstitusional, kewajiban peraturan perundang-undangan. Tetapi realitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam dekade terakhir berbicara lain. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terungkap. Sebut saja, sebagai contoh yang dikenal dengan istilah: Kasus Semanggi, Trisakti dan terakhir kasus terbunuhnya pembela HAM Munir.
Perlindungan dan pengembangan HAM di Indonesia berada di antara nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum kemanfaatan, ketertiban dan keadilan sebagaimana menjadi amanah konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang sudah mengikat dan berlaku umum di seluruh wilayah hukum Indonesia. Namun realitasnya, nilai-nilai itu “jauh panggang dari api”. Perlindungan dan pengembangan HAM lebih banyak menjadi wacana publik dan komoditas politik dan belum menjadi budaya hukum bagi kehidupan dan keberadaan semua komponen bangsa Indonesia. Pembentukan dan penetapan PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969, dapat ditempatkan antara harapan dan realitas perlindungan HAM. Sebab melalui PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 tersebut negara dan pemerintah melindungi HAM warga negara Indonesia melalui perlindungan atas penyalah-gunaan dan penodaan agama. Sementara pada saat yang sama PENPRES 1/1965 dan UU 5/1969 tersebutpun negara dan pemerintah melarang aliran agama lain itu untuk mengembangkan diri, paling tidak untuk tidak boleh membuat penafsiran di luar ajaran yang konvensional.
[1] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara, hal. 90
[2] Ahmad Baso, Agar Tidak “Memayoritaskan DiriI”, dalam: Sururin, Nilai-Nilai Pluralisme, hal. 28. Band. Asmara Nababan, Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dalam: Shobirin dan Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia, hal.110
[3] Aswanto, RefleksiI HAM, Pedoman Rakyat, Senin 11 Desember 2006.
[4] Lihat Masdar Mas’udi, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, dalam: Shobirin dan Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia, hal. 63-72.
[5] Lihat Eka Dharmaputera, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teologis Kristiani, dalam: Sairin dn Pattisina, Hubungan Gereja dan Negara, hal. 68-84.
[6] Lihat B.S Mardiatmadja, Hak Asasi Manusia dari Sudut Pandang Teologi Katolik. Band. Franz Magnis Suseno, Hak Asasi Manusia dalam Teologi Katolik Kontemporer, dalam: Shobirin dan Mardiniah, Diseminasi Hak Asasi Manusia, hal. 73-83 dan 84-90.
[7] Dalam Kartu Penduduk Indonesia yang menjadi identitas pribadi warga negara dan penduduk Indonesia, tidak ada seorang pun yang diidentifikasi tidak beragama. Jadi semua manusia Indonesia adalah manusia beragama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar